Oleh: Muhammad Amin, dr, M. Ked. Klin, SpMK

GUGATAN HTI terhadap pemerintah ditolak Majelis Hakim, Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang Pencabutan Status Badan Hukum HTI dinyatakan tetap berlaku. Pencabutan badan hukum HTI Kemenkumham setelah pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sejak diumumkan pemerintah akan dibubarkan 8 Mei 2017, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) hingga kini belum menerima surat peringatan resmi dari pemerintah.

Hal itu ditegaskan juru bicara HTI, Ismail Yusanto.

"Pascapengumuman pembubaran oleh Menkopolhukam, hingga sekarang kita belum tahu persis langkah-langkah yang ditempuh ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) resmi menunjuk Pengacara senior Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra,SH, M.Sc sebagai koordinator dari tim Kuasa Hukum bersama seribu advokat lainnya, terkait langkah yang diambil karena sikap pemerintah yang berencana membubarkan HTI yang dinilai anti-Pancasila dan merongrong keutuhan NKRI.

Ismail ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima kunjungan Pengurus Pusat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) hari ini, Rabu, (10/5). Kedatangan HTI yang dipimpin Juru Bicara Ismail Yusanto ini dimaksudkan untuk menyampaikan keberatan atas putusan pemerintah yang ingin membubarkan organisasi islam tersebut. Fadli Zon pun menegaskan akan me ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi VIII DPR RI M. Ali Taher menyatakan pembubaran organisasi masyarakat (ormas) Hizbut Tahir Indonesia (HTI) yang dilindungi Undang-Undang Keormasan, harus berlandaskan hukum dan bukan politik.

"Dalam segi agama perlu adanyan pendekatan persuasif, edukatif terhadap kelompok-kelompok yang dianggap makar. dan pe ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - DPP Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI) melangsungkan diskusi terbatas dengan tema, "Di Ambang Krisis Ekonomi 2015: Sebab, Dampak dan Solusinya bagi Perempuan dan Keluarga Indonesia", Hal ini terkait dengan jelas kondisi ekonomi yang carut marut dengan semakin melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang Dolar Amerik ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - ISIS memang perlu disikapi proposional, namun saat ini bahaya nyata yang sedang dihadapi Indonesia adalah neo-liberalisme beserta neo-imperialisme. Seperti yang diketahui sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) telah memblokir situs atau website media online Islam yang dianggap menyebarkan paham radik ...Berita Selengkapnya

SLEMAN, Berita HUKUM - Ideologi kapitalisme yang melahirkan ekonomi neoliberal telah menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat. “Kita punya presiden yang sukses 100 persen mencabut subsidi BBM. Selamat menikmati naik turun harga BBM mengikuti harga minyak dunia,” kritik Ustad Dwi Condro Triono, saat menjadi narasumber dalam Sarasehan Tokoh Ummat yang di ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Aksi damai dari para Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (Muslimah HTI) di depan Istana Negara yang berjumlah tiga ratusan massa aksi dengan menyerukan untuk segera mengakhiri seluruh bentuk serangan terhadap syariah, dengan penerapan Islam yang Khaffah pada, Minggu (8/3) sekitar pukul 14.15 WIB, Aksi berlangsung unjuk rasa ini ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ratusan aktivis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), kembali mendatangi Kementerian Koordinator Kesejahteraan Negara (Menkokesra) di Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat, Kamis (5/9).
.
Dalam aksinya kali ini pendemo membentangkan spanduk besar penolakan terhadap ajang Miss World 2013 di Indonesia, serta kembali mengibarkan ...Berita Selengkapnya